Daftar Fasilitas Perjalanan Dinas PNS, DPR Hingga Presiden

27 March 2012

detikFinance ,Selasa, 27/03/2012; Jakarta - Saat ini sedang ramai dibicarakan soal penghematan anggaran perjalanan dinas pejabat negara terkait tingginya harga minyak, yang memaksa harga BBM harus dinaikkan. Bagaimana daftar perjalanan dinas PNS, DPR hingga tingkat presiden?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/PMK.05/2010 diatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Pada aturan tersebut dikatakan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh negara adalah:

  • Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi;
  • Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
  • Uang representasi;
  • Biaya asuransi perjalanan;
  • Biaya pemetian;
  • Biaya angkutan jenazah; dan/atau
  • Biaya Lumpsum barang pindahan.

Biaya perjalanan dinas dalam aturan tersebut dikelompokan dalam empat golongan, yaitu:

  • Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Golongan B, untuk, Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara;
  • Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
  • Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Sementara untuk kelas pesawat yang disediakan untuk perjalanan dinas ini adalah:
Moda Transportasi Udara terdiri dari:

  • Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A;
  • Klasifikasi Bussines diberikan untuk Golongan B; atau
  • Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D; dan
  • Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bussines untuk semua Golongan.

Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan golongan suami/istri.

Untuk perjalanan dinas, harus ada laporan yang diatur dalam PMK tersebut. Antara lain bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi. Aturan ini diteken 6 Mei 2010 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu.

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk melakukan penghematan anggaran terkait kenaikan minyak mentah dunia yang dibarengi dengan keinginan menaikan harga bahan bakar minyak.

Wakil Menteri ESDM Widjajono pernah mengusulkan pejabat negara tidak lagi berpergian menggunakan pesawat udara kelas bisnis, cukup kelas ekonomi saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Posko

Jakarta Pusat
021 - 231 4444

Jakarta Utara
021 - 430 8871

Jakarta Barat
021 - 707 14611

Jakarta Selatan
021 - 726 1984

Jakarta Timur
021 - 460 3838

Cuaca
26C
thunderstorm with light rain
humidity: 94%
wind: 2km/h N
H 26 • L 26
28C
Tue
30C
Wed
31C
Thu

Statistik

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 391
  • Last 7 days: 2,807
  • Last 30 days: 16,972
  • Online now: 2
Los Angeles SEO

Pencarian

News Ticker